Sunday, 14-02-2016
DKPP Gelar Diskusi soal Revisi Undang-Undang Pemilukada (10/02)Hari Pemungutan Suara Diumumkan di Masjid dan Langgar (09/02)Saling Bantah Teradu Anggota Pawaslu Kab. Bengkalis dengan Koleganya (09/02)Teradu Anggota Pawaslu Kab. Bengkalis Akui Telah Lalai (09/02)KPU, Bawaslu, dan DKPP Akan Susun Buku 5 Tahun Kinerja (05/02)

   Court Session

    02-02-2016 10:00
    No. 25/DKPP-PKE-V/2016

    Para Teradu tidak me | Bambang Yulianto | Ketua dan Anggota Panwas Kota Tanjungpinang, Kepri | Sidang Ke-1 Di Ketua dan Anggota Panwas Kota Tanjungpinang, Kepri
    01-02-2016 13:00
    No. 12/DKPP-PKE-V/2016

    Para Teradu terlibat | Moh. Sunardi | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Situbondo | Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur
    30-01-2016 08:00
    No. 27/DKPP-PKE-V/2016

    1.Para Teradu tidak | Ramdhan Kasim | Ketua dan Anggota Panwas Kab. Gorontalo | Sidang Ke-1 Di Bawaslu Provinsi Gorontalo
    21-01-2016 13:30
    No. 02/DKPP-PKE-V/2016

    1. Teradu I-V melaku | 1. Masnur Marzuki 2. Ambari 3. Edi Munzir 4. Amir Hamzah (Kuasa dari Harmen, Sekretaris DPC PPP Kabupaten 50 Kota | Ketua dan Anggota KPU Kab. 50 Kota, Ketua dan Anggota Panwas Kab. 50 Kota, Ketua dan Anggota Bawaslu RI | Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
    21-01-2016 09:30
    No. 06/DKPP-PKE-V/2016

    1.Teradu I-VI tidak | Miduk Purba | Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan, Evi Novida Ginting Anggota KPU Provinsi Sumut, Ida Budhiati (Anggota KPU RI) | Sidang Ke-1 Di Ruang Sidang DKPP
more
      COMPLAINT
      COURT SESSION
      PUTUSAN
      MAKLUMAT

   DKTV

more

   Photo Gallery

more

   Activities

DKPP Gelar Diskusi soal Revisi Undang-Undang Pemilukada 10-02-2016

Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2015 menyisakan banyak catatan, di antaranya adalah soal pengaturannya. Pengaturan Pemilukada 2015, yang regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pemilukada. Bersama KPU, Bawaslu, masyarakat pegiat Pemilu, dan media massa pada Rabu (10/2) DKPP menggelar diskusi untuk mengurai hal-hal itu.

Diskusi diadakan di kantor DKPP, Jakarta. Dua Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini dan Saut Hamonangan

Hari Pemungutan Suara Diumumkan di Masjid dan Langgar 09-02-2016

Jakarta, DKPP – Formulir C6-KWK kurang lengkap, ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terpaksa harus mengikuti sidang kode etik. Pasalnya, oleh Panwas setempat selaku Pengadu, dinilai tidak profesional.

Sidang berlangsung melalui video conference di ruang Sidang DKPP dan kantor Bawaslu Kalimantan Tengah, Selasa (9/2) tadi pagi pukul 09.00 WIB.  Selaku Ketua majelis Ida Budhiati, dan Anggota majelis Sabian Utsman, I Made Sadiana, Lery Bungas dan Sepmiwawalma. Selaku Teradu, Sahlin, Siti

Saling Bantah Teradu Anggota Pawaslu Kab. Bengkalis dengan Koleganya 09-02-2016

Pekanbaru, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik DKPP dengan Teradu Anggota Panwas Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Rudy Iskandar Zulkarnain, diwarnai saling bantah  antara Teradu dengan koleganya sesama penyelenggara pemilu.  

Hal ini terungkap saat Pengadu menerangkan secara detail dalil aduan terkait calon petaha yang melakukan pergantian jabatan sebelum 6 bulan masa jabatan berakhir.

“Saat itu laporan sudah dibahas di Panwas tetapi saat pembahasan belum usai, Teradu tanpa sepengetahuan anggota yang lain langsung menindaklanjuti laporan

more

   Pers Release

DKPP Gelar Sidang untuk Tiga Perkara di Polda Medan 27-11-2015

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Jumat, 27 November 2015. Sidang akan diselenggarakan dengan fasilitas video conference di Polda Sumatera Utara.

 

Jelang Pemilukada, DKPP Berhentikan Tetap Lima Penyelenggara Pemilu 19-11-2015

Jelang Pemilukada, DKPP Memecat Lima Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terpaksa harus memberhentikan lima penyelenggara Pemilu. Pasalnya, mereka dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Mereka

Delapan Penyelenggara Pemilu di Minahasa Selatan Direhabilitasi 18-11-2015

Jakarta,DKPP - Delapan penyelenggara pemilu di Minahasa Selatan telah direhabilitasi nama baiknya oleh DKPP karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan kepada publik pada sidang putusan, Selasa, (17/11).

“Menolak

more

   Library

   Pooling

Pada 12 Juni 2014, DKPP telah berusia 2 (dua) tahun. Memproses sebanyak 1379 Pengaduan perkara dengan Putusan 497 Rehabilitasi, 13 Diberhentikan Sementara dan 207 orang Dipecat. Efektifkah kinerja DKPP?
Sangat Efektif
Efektif
Biasa Saja

   Visitor

Visitors : 6674965 Org
Hits : 6775481 hits
Month : 1982582 Users
Today : 23 Users

   Link