5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Pesan DKPP Kepada Penyelenggara Pemilu

Rabu, 07 November 2018
298 dilihat

Parapat, DKPP - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammmad menyampaikan bahwa dalam data pengaduan DKPP Provinsi Sumatera Utara menempati posisi pertama sebanyak 361 laporan pengaduan yang masuk ke DKPP dari Tahun 2012-2018 untuk tingkat Kab/Kota se-Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah yang paling banyak pengaduannya yang masuk yaitu, sebanyak 31 Laporan Pengaduan dari tahun 2012 s.d 2018.

“Modus pelanggaran yang diadukan ke DKPP untuk wilayah Sumatera Utara terbanyak pada saat tahapan Pilkada dan nonpilkada di tahun 2018 yaitu pendaftaran pasangan calon, kampanye dan rekrutmen jajaran penyelenggara pemilu,” bebernya dalam sesi pagi dengan tema, “Evaluasi Penegakan Kode Etik di Provinsi Sumatera Utara” di kelas B dalam acara Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se-Sumatera Utara, di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, pada Rabu (7/11/2018).

Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 itu mencontohkan, penyelenggara Pemilu bertemu dengan calon peserta Pemilu di warung kopi di saat tahapan Pemilu. “Dalam peraturan tidak ada yang melarang seseorang bertemu dengan peserta Pemilu. Akan tetapi, secara etika bisa diukur atau dirasakan,” kata dia.

Berkaca dari kasus-kasus yang telah ditangani DKPP,  Prof. Muhammad berpesan agar penyelenggara di samping memahami regulasi, juga harus tetap menjaga netralitas, baik dalam dunia nyata maupun di media sosial (WhatApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain). “Statemen Anda, baik komen maupun postingan di media sosial terhadap calon, bisa dianggap sebagai bentuk pemihakkan. Maka tahan dirilah, berlakulah pasif,” saran guru besar di Fisip Universitas Makasar itu.

Prof. Muhammad meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk membangun dan menjaga etika diawali dari orang-per orang atau internal penyelenggara Pemilu. Bila etika sudah terbangun di tingkat interal, maka etika di tingkat lembaga akan mudah terbangun. Etika personal adalah fondasi untuk membangun etika organisasi. Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan ketidakpuasan bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat berdampak pada kurangnya  kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap pemilu. Di samping itu Pemilu yang tidak berkualitas akan mendorong lahirnya dinamika politik yang cukup tinggi.

“Demokrasi yang diawali dari Pemilu, harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Dan Pemilu yang berintegritas, diawali dari Penyelenggara Pemilu yang berintegritas,” pungkasnya. [Dina:Teten]