5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

DKPP Ingin Zero Pengaduan

Kamis, 12 Juli 2018
196 dilihat

Jakarta,  DKPP -  Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  Ida Budhiati mengatakan, DKPP tidak ingin terjebak dalam rutinitas sidang. DKPP ingin berbuat lebih banyak lagi tidak hanya sekedar tausiah melalui Putusan. Atau pun hanya memberikan sanksi, tetapi ingin memberikan edukasi. “Kami berharap dengan adanya pendidikan etik ini ingin meminimalkan atau menzerokan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu,” katanya dalam acara pembukaan  Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Pendidikan Etik di  Erian Hotel di Jakarta. Acara dibuka malam ini, Rabu (11/7/2018) pukul 20.00 WIB.

Pimpinan DKPP yang hadir, Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati. Dari sekretariat, Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno dan pejabat struktural serta staf sekretariat Biro Administrasi  DKPP. Peserta yang hadir dalam acara ini adalah anggota Bawaslu dari beberapa provinsi di Indonesia seperti dari Bawaslu DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogjakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Tengah, Klaimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

Untuk itu, sambung Ida, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya dalam acara bimtek. Diharapkan melalui kegiatan ini mendapatkan masukan dari penyelenggara Pemilu dan menjadi evaluasi bersama. “Diharapkan materi yang disampaikan oleh DKPP nanti mudah dipahami oleh peserta,” katanya.

Prof Muhammad menambahkan, sasaran dari pendidikan politik ini adalah kabupaten dan kota. untuk itu, peran penyelenggara Pemilu di atasnya sangat penting. Mereka akan mentransfer of knowledge pendidikan etika penyelenggara Pemilu. “Walaupun pendidikan etik untuk kabupaten atau kota, tetapi guru-gurunya adalah di tingkat provinsi. Sehingga teman-teman Bawaslu dan KPU kabupaten dan kota paham tentang etika,” katanya.  

Ia menambahkan, etika itu mesti dipedomani oleh penyelenggara Pemilu. Tidak hanya sekedar hukum pemilu. Pelaksanaan etika dan hukum pemilu mesti seiring sejalan.  Seseorang tidak melanggar hukum itu bukan karena takut dihukum melainkan karena kesadaran akan pentingnya etika. “Etika ini menjadi rem dalam menjalankan tugas,” katanya.

Guru besar hukum ilmu politik dari Universtas Hasanudin itu menambahkan, saat ini era-era penyelenggara Pemilu yang menghiasi media massa baik media cetak maupun elektronik.  Dia berharap, setiap penyelenggara Pemilu menjaga etika. “Mereka yang tampil bisa menghasilkan karya atau tanggung jawab sebagai penyelenggara,” katanya.

Sementara itu, Alfitra Salamm mengatakan, terkait penanganan pelanggaran etika di tingkat ad hoc, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. [Teten Jamaludin]