Putusan DKPP Bersifat Mendidik

13-Nov-2017 -- dilihat 106 Kali

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad memastikan bahwa setiap Putusan DKPP itu sifatnya mendidik. Tidak ada sedikitpun niatan dalam setiap putusan DKPP yang tujuannya untuk mencelakakan penyelenggara Pemilu. DKPP sangat berhati-hati dalam memutus setiap perkara, terlebih karena menyangkut nasib seseorang.  “Sanksi peringatan bertujuan untuk membina dan mendidik. Kita bimbing dan arahkan agar tidak lagi melanggar kode etik,” katanya saat menyampaikan materi dalam acara bimbingan teknis pengawasan tahapan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2018 di Kota Makasar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (10/10/2017) malam. Materi yang disampaikan temanya Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dan Bermartabat.

Lebih jauh, Prof Muhammad menerangkan bahwa, sanksi terberat adalah pemberhentian tetap. Sanksi tersebut dijatuhkan apabila memang penyelenggara Pemilu tersebut sudah melanggar yang sangat berat, misalnya penyelenggara Pemilu berpihak terhadap salah satu pasangan calon atau terlibat dalam kepengurusan partai politik. “Kita perlu menyelamatkan kehormatan penyelenggara Pemilu,” jelas Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 itu.

Dia pun memastikan bahwa meski ada sejumlah penyelenggara Pemilu yang mendapatkan sanksi oleh DKPP, bukan berarti kinerja para penyelenggara Pemilu tidak profesional dan tidak berintegritas. Karena, mereka yang mendapatkan sanksi itu lebih kecil dari pada jumlah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi. “Ini artinya, banyak laporan pengaduan pelanggaran kode etik, sebagian besar masih berupa fitnah atau sangkaan-sangkaan. Setelah kami periksa, mereka tidak terbukti melanggar kode etik,” terang dosen di Universistas Hasanudin tersebut.   

Dia meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk memedomani kode etik penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, mereka akan selamat dari laporan pengaduan. Kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas, moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, kemandirian, menjaga integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. “Ada sembilan prinsip yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara Pemilu. Yaitu, berkepastian hokum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, professional, efektif, efisien, kepentingan umum,” tutup dia. [Teten Jamaludin: Dina]

 


Share : Admin