Tiga Catatan Alfitra Salamm Terkait Potensi Pelanggaran Kode Etik

10-Nov-2017 -- dilihat 219 Kali

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar kegiatan, “Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu” di Hotel Singgasana, Kamis 9/11.

Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menyampaikan catatannya pada acara tersebut. Menurut dia, Indonesia adalah satu-satunya negara akan menyelenggarakan “excercise” Pilkada Serentak Tahun 2018. Jika pada Pemilu tahun 2019 Indonesia akan menggunakan lima kotak suara, maka dapat dibayangkan jika pada tahun 2024 semua jenis pemilu akan dijadikan satu, saat itu ada 2022 Plt kepala daerah di Indonesia.

“Saya berharap penyelengara pemilu membaca dengan teliti kode etik, resapi, hayati dan laksanakan,” kata Alfitra.

Dalam pengamatannya ada beberapa potensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, hubungan saudara dengan bakal calaon. “DKPP sudah mengatur itu. Bagi penyelenggara pemilu yang memiliki hubungan saudara maka sejak verifikasi dia tidak boleh lagi terlibat. Bahkan dalam rapat pleno dia harus mendeclare hubungan tersebut,” jelas Alfitra.

Kedua, peraturan DKPP tidak mengatur penggunaan media sosial. Meskipun tidak masuk dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku, dapat dibayangkan potensi medsos dalam whatsapp grup jika penyelenggara satu grup dengan paslon misalnya. Atau foto penyelenggara dengan paslon, jika ada yang sentimen bisa dilaporkan,” katanya.

Dalam perilaku sehari-hari penyelenggara pemilu agar lebih berhati-hati. Hindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu sesuai ketentuan Pasal 8 huruf i peraturan No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.   

“Inti kode etik adalah pencegahan, karena itu pertimbangkan baik buruk, ikuti hati nurani jika sudah ikuti aturan Insya Allah tidak akan diadukan. Kode etik juga melindungi penyelenggara, hal ini dibuktikan dengan lebih banyaknya sanksi rehabilitasi yang dijatuhkan dibandingkan pemecatan,” tambahnya.

Ketiga, potensi pelanggaran di tingkat adhoc,karena mereka hanya sekali dilantik dengan masa kerja sebentar saja. Pelanggaran kode etik sanksinya buka hukuman penjara tetapi hanya nilai malu. Jika melanggar pidana akan masuk lembaga pemasyarakatan, hukuman kurungan sedangkan jika terbukti melanggar kode etik maka yang bersangkutan di keluarkan tidak layak menjado keluarga besar penyelenggara pemilu.

“Total jumlah penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah ada 4,5 juta orang. Mari bertekad menjadikan kode etik sebagai penjaga martabat mereka,” punkas Alfitra.

Selain stake holder penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu provinsi DKPP juga mengundang 38 KPU dan Panwas kab/kota di Provinsi Jawa Timur,  perguruan tinggi, akademisi/dosen dan mahasiswa. DKPP juga mengundang anggota TPD Provinsi Jawa Timur, pimpinan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus parpol, ormas, LSM, dan media. [Diah Widyawati_5]

 

 


Share : Admin