27
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 126/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu membatalkan pelantikan Pengadu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil untuk Pemilu Legislatif 2019 dengan alasan adanya pengaduan dari masyarakat yang menyebutkan Pengadu terlibat aktif sebagai kader Partai Nasional Aceh di Kabupaten Aceh Singkil.
Pemohon: Dewa Mahdalena
Teradu:Muklir (Ketua Bawaslu Provinsi Aceh)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
27
Nov
2017
09:00
No Perkara: No. 124/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu dalam menerbitkan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tidak didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Para Teradu dalam mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM 06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tidak mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016; 3. Para Teradu menerima dan merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran yang telah lewat waktu sehingga melanggar ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016; 4. Para Teradu telah bertindak tidak profesional karena tidak menanggapi permohonan yang diajukan Pengadu meskipun telah tiga kali surat permohonan diajukan.
Pemohon: 1. Taufik Basari 2. Atang Irawan 3. Aloysius Renwarin 4. Frederika Korain 5. Dedi Ramanta 6. Yohanis A. Raharusun 7. Regginaldo Sultan 8. Aperdi Situmorang 9. Aryo Fedlian 10. Rahmat Taufit Selaku Kuasa dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Mathius Awoitauwse-Giri Wijayantoro
Teradu:1. Abhan 2. Ratna Dewi Pettalolo 3. Mochammad Afifuddin 4. Rahmat Bagja 5. Fritz Edward Siregar (Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
27
Nov
2017
09:00
No Perkara: No. 128/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Pada tanggal 20 September 2017, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal, Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang ditujukan kepada KPU RI yang isinya pada pokoknya adalah: a. Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016; b. Memerintahkan KPU Provinsi melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura; 2. Pada tanggal 25 September 2017, Teradu mengeluarkan Surat Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan: a. KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi serta mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara PSU sedang menjadi obyek sengketa Perselisihan Hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. b. KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini. 3. Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Teradu, isinya diluar kelaziman. Surat KPU a quo secara tersirat mengindikasikan adanya petunjuk kepada KPU Provinsi Papua untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
Pemohon: Abdul Jabbar Kuasa dari Cabup Jayapura Godlief Ohee
Teradu:Arief Budiman (Ketua KPU Republik Indonesia)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 

Pencarian
Link Terkait